Diah Fatma, “Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov Jabar Masih Belum Sesuai Harapan”

 
Pembacaan Judisium Diah Fatma.

Pembacaan Judisium Diah Fatma.

BANDUNG – Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum sesuai harapan. Pelaksanaannya juga tidak sedikit menuai konflik atau sengketa informasi akibat adanya perselisihan paham antara masyarakat dan pemerintah sebagai badan publik yang melayani permintaan informasi publik karena adanya benturan aneka kepentingan.

Dosen Prodi Humas Fikom Unpad, Diah Fatma Sjoraida mengungkapkan hal itu saat mempertahankan disertasi Doktor Ilmu Pemerintahan, berjudul “Implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012”, Selasa (21/7) di gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran kampus Unpad Bandung. Sidang dipimpin oleh Ketua Program Pascasarjana Unpad, Prof.Dr. Ir.Mahfud Arifin MS. Atas disertasinya ini, Diah Fatma dinyatakan lulus dengan yudisium “sangat memuaskan”.

Diah tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ketika Pemprov Jabar memperoleh penghargaan sebagai badan publik terbaik dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik, justru pada tahun 2011 dan 2012 sengketa informasi publik di Jawa Barat mencapai sekitar 250 kasus. “Angka ini masuk kategori tertinggi di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lainnya” ujarnya.

Sidang Diah Fatma-2Kecenderungan konflik atau sengketa informasi di Jabar itu, lanjut Diah menunjukan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di Pemprov Jabar belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini ungkap Diah diantaranya masih adanya mentalitas dan budaya ketertutupan bahwa informasi dapat mengancam pemerintah. Budaya ketertutupan ini dipelihara untuk menjauhi pengawasan masyarakat terhadap tindakan pemerintah.

Untuk itu, ungkap Diah, Pemprov Jabar diantaranya harus merubah mindset dan culturset yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan memahami bahwa di era keterbukaan, informasi yang menyangkut kehidupan publik pada dasarnya terbuka untuk diakses dan diumumkan kepada publik.(AA).