Dialog Publik: Menyikapi Pembatasan Siaran Lagu Oleh KPID Jabar

 

JATINANGOR (8/3). Pusat Studi Komunikasi, Media dan Budaya Fikom Unpad mengadakan diskusi publik berkaitan dengan dikeluarkannya surat edaran pembatasan 17 lagu berbahasa asing oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar). Diskusi ini dilaksanakan di Ruang Oemi Abdurachman, Fikom Unpad Jatinangor, Jumat 8 Maret 2019. Sebagai narasumber hadir Ketua KPID Jawa Barat Dr. Dedeh Fardiah, M.Si., Dr. Eni Maryani, M.Si. perwakilan dari bidang Akademisi, Peneliti Kajian Media dan Budaya dari Fikom Unpad, praktisi hukum Muhammad Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si., dan Hinhin Agung Daryana, M.Sn, dosen Institute Seni dan Budaya Indonesia yang mewakili seniman musik.

Tanggal 18 Februari 2019, KPID Jabar mengeluarkan surat edaran bernomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019, yang berisi tentang pembatasan siaran 17 lagu berbahasa asing karena dinilai mengandung muatan seksualitas dan bahkan terdapat eksploitasi wanita didalamnya. Berita ini menjadi perbincangan dunia setelah munculnya cuitan Bruno Mars, musisi internasional yang lagunya turut serta dalam daftar tersebut. Bruno Mars melakukan protes dan mempertanyakan keputusan KPID Jabar lewat akun twitter pribadinya. Berita ini sempat masuk dalam trending topik di twitter dengan tagar #kpidjabar dan diberitakan dalam Time Magazine International.

Kontroversi yang terjadi setelah dikeluarkannya surat edaran ini, membuat Fikom Unpad merasa perlu menjadi mediator dengan mengadakan dialog terbuka antara KPID Jabar dan publik. Pada dialog publik ini hadir akademisi, mahasiswa, perwakilan musisi, praktisi hukum serta praktisi radio di Bandung.

Ketua KPID Jabar, Dr. Dedeh Fardiah, M.Si menyampaikan bahwa gagasan untuk dikeluarkannya surat edaran tersebut berawal dari aduan masyarakat pada tahun 2018. Terdapat 52 lagu yang dilaporkan dan diadukan masyarakat karena liriknya mengandung konten dewasa. Berangkat dari aduan tersebut akhirnya KPID Jabar melakukan pemantauan terhadap 52 lagu yang di laporkan. Setelah proses pemantauan, terdapat 34 lagu yang ditindaklanjuti dengan melibatkan ahli bahasa, sastra Inggris, dan ahli komunikasi hingga diputukan 17 lagu yang masuk kepada kategori dewasa dan dibatasi penyiarannya di radio-radio yang mengudara di Jawa Barat.

Praktisi Hukum Muhammad Zen Al-Faqih, SH, SS, M.Si., menyatakan bahwa KPI pusat maupun daerah dalam tugas dan wewenangnya telah diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang No. 32 tahun 2002. Berdasarkan wewenang yang ada, tidak terdapat wewenang KPI untuk membuat Surat Edaran yang isinya menetapkan larangan pemutaran lagu di lembaga penyiaran. Dengan demikian menurut beliau, Surat Edaran yang KPID Jawa Barat keluarkan tidak berdasar atas wewenang yang sah menurut hukum.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Komunikasi, Media dan Budaya Fikom Unpad Dr. Eni Maryani, M.Si mengungkapkan, bahwa banyak masyarakat yang tidak familiar dengan UU Penyiaran. Kasus ini dapat membuat masyarakat lebih memperhatikan konten bahkan regulasi beserta penerapannya.

Sebagai seniman musik, Hinhin Agung Daryana, M.Sn, menyatakan dengan adanya surat edaran ini, justru membuat masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai lagu-lagu tersebut melalui platform lain. Dosen Institute Seni dan Budaya Indonesia ini juga menambahkan, “Lirik bisa sangat bebas mengekspresikan apa yang ada dibenak kita sebagai seorang musisi, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa membatasi, termasuk pemerintah.”

KPID Jabar memahami respon pro dan kontra masyarakat. Namun, KPID Jabar telah bekerja sesuai Pasal 2 UU Nomor 32 tahun 2002 serta peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 pasal 20 ayat 1 dan 2 yang isinya melarang menampilkan judul atau lirik bermuatan seks, cabul, dan atau seks serta menjadikan perempuan sebagai objek seks.

Dr. Dedeh Fardiah, M.Si, menegaskan bahwa 17 lagu yang dibatasi penyiarannya itu bukanlah merupakan hal yang pertama dilakukan KPID Jabar. Pada tahun 2016, KPID Jabar pernah mengeluarkan surat edaran yang sama mengenai pembatasan lagu-lagu dangdut. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen, KPID wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak-anak. (HY)

#fikomUnpad #fikomsatu #kpid_jabar #kpi

Tags: ,

Profil Mahasiswa

Annisa Aji Anggoro dan Visinya menjadi Agent of Change

May 20, 2019

Annisa Aji Anggoro dan Visinya menjadi Agent of Change
Annisa Aji Anggoro, mahasiswi Program Studi Ilmu Perpustakaan Fikom, terpilih sebagai delegasi Universitas Padjadjaran, dalam

Profil Dosen

ADE KADARISMAN, “KOMUNIKASI SEBAGAI JEMBATAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN”

June 5, 2019

ADE KADARISMAN, “KOMUNIKASI SEBAGAI JEMBATAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN”
Ade Kadarisman, dosen program studi Hubungan Masyarakat Fikom Unpad telah merilis buku yang berjudul Komunikasi

Profil Alumni

Cerita Inspiratif Muhammad Nur Hakim (Senior Business Partnership Tokopedia) dan Dosen Fikom Favoritnya

April 20, 2019

Cerita Inspiratif Muhammad Nur Hakim (Senior Business Partnership Tokopedia) dan Dosen Fikom Favoritnya
Muhammad Nur Hakim, Lahir di Palembang, 14 oktober 1993, Mas Hakim merupakan Alumni program studi hubungan masyarakat