Dosen, Universitas Nusa Nipa Maumere NTT, Raih Doktor Ilmu Komunikasi di Unpad

 
Jonas-Doktor-edit

Jonas KGD Gobang, seusai sidang Promosi Doktor.

BANDUNG – Di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi, tingkat korupsi di provinsi NTT juga sangat memprihatinkan. Aneka data dari lembaga survey nasional maupun internasional, menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi yang tingkat korupsinya paling tinggi. Di tengah kondisi seperti itu, media massa, khususnya media cetak di provinsi ini belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dalam upaya pemberantasan korupsi yang kian masif ini.

 
Jonas Klemen Gregorius Dori Gobang, dosen Universitas Nusa Nipa Maumere NTT, Selasa (5/1) mengungkapkan hal itu saat mempertahankan disertasinya untuk meraih gelar ilmu komunikasi di Program Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unpad. Dalam sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di kampus Unpad Bandung itu, dia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Wacana Korupsi di Provinsi NTT dalam Media Massa Cetak” di hadapan sidang tim penguji yang dipimpin oleh Prof.Dr.Ir. Mahfud Arifin, MS.

 
Jonas dipromotori oleh Prof. Deddy Mulyana, MA,PhD, Dr.Eni Maryani,MSi dam Dr. Siti Karlinah,MSi, sedangkan betindak sebagai oponen ahli adalah Dr. Atwar Bajari, MSi, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH,S.Sos, MSi serta Dr Aceng Abdullah,MSi.

 
Menurut Jonas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik UNN Maumere, Pers lokal di NTT dalam memproduksi berita korupsi, wartawannya seolah tidak berempati terhadap rakyat yang emerasakan dampak buruk korupsi di NTT. Bahasa yang diugunakan oleh salah satu media disana lebih dominan menggunakan bahasa eufemisme agar tidak menyingung para pejabat di sana yang kerapkali memberikan order pemuatan iklan ke koran tersebut.

 
Ada pula, media yang hanya berenai mengutip pernyataan para pejabat dan elit lainnya sehingga bahasa yang digunakan bersifat elitis, dan koran yang lainnya acapkali ,menggunakan permainan bahasa dalam judul berita namun dalam konten beritanya terasa tidak nyambung.

 
Keterlibatan para aktor dalam prouksi berita, lanjutJonas, didominasi oleh aktor politik yang berkuasa di daerah seperti bupati atau anggota DPRD serta para penegak hukum yang memiliki posisi sentral dalam setiap kasus korupsi. Intervensi pemilik media dalam pemberitaan tentang korupsi juga dipengaruhi oleh determinasi pasar di mana seluruh biaya produski diantaranya berasal pula iklan pemerintah daerah dan para pejabatnya.(AA)