Fikom Unpad dan DPR-RI selenggarakan Seminar “Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”

 
Seminar-MEA-1-edit

Seminar Menghadapi MEA, kerja bareng Prodi Jurnalistik dan DPR-RI. (Foto Margaretha Sinaga).

JATINANGOR – Program Studi Jurnalistik Fikom Unpad bekerja sama dengan DPR RI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan seminar bertajuk Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Ruang Oemi Abdurachman Fikom Unpad pada Senin (4/5). Tampil sebagai pembicara M.Arief Suditomo, SH., MA (Anggota Komisi I DPR RI), Prof.Dr Obsatar Sinaga (guru besar Hubungan Internasional Unpad), dan I Gusti Agung Wesaka Puja (Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu RI).

 
Seminar ini membahas prospek dan tantangan MEA dalam perspektif komunikasi, hukum, dan budaya. Peserta seminar adalah mahasiswa Fikom, Fakultas Hukum, dan FISIP Unpad. Acara ini dipandu oleh Ketua Prodi Jurnalistik, DR. Dadang Rahmat SH.MSi.

 

Menurut , I Gusti Agung Wesaka Puja MEA merupakan sebuah proses ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada 31 Desember 2015, bukan event yang hanya berlangsung sebulan atau dua bulan. Akhir tahun ini adalah awal bagi ASEAN untuk dapat menguatkan perekonomiannya dengan sistem baru.

 

“Indonesia memang terlihat belum siap menghadapi MEA sama seperti negara ASEAN lain, kecuali Thailand. Namun, Indonesia adalah negara yang sangat siap menghadapi tantangan. Terbukti dengan perjuangan Indonesia melewati dua kali krisis ekonomi, yaitu pada 1998 dan 2008. Di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang paling baik di antara negara ASEAN lain yang juga mengalami krisis.”, lanjut Puja dengan yakin bahwa Indonesia dapat bersaing kuat di MEA.

 

Suasana seminar semakin semarak dengan banyaknya pertanyaan yang datang dari peserta di sesi tanya jawab. Karina dari Fakultas Hukum Unpad menyampaikan pendapatnya, “Pemerintah sudah selayaknya mendukung masyarakat untuk turut serta di MEA ini. Lalu, apa kebijakan pemerintah dalam upaya memberi fasilitas kepada UMKM di Indonesia mengingat UMKM merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian Indonesia?”

 
Pertanyaan tersebut dijawab oleh ketiga pembicara dengan perspektif berbeda. Pada dasarnya, pemerintah seharusnya memberikan tiga akses dasar bagi para pelaku UMKM di Indonesia, yaitu akses pasar, akses teknologi, dan akses dana. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan hak paten berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi mereka.

 
Di akhir acara, ketiga pembicara mengingatkan seluruh peserta seminar untuk mempersiapkan diri menyambut MEA karena perekonomian bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda saat ini. Hal itu boleh diwujudkan dengan menjadi sociopreneur atau penggiat inovasi yang memajukan negeri. (Margaretha Sinaga).