“Gerakan Perubahan Partai Nasdem” Antarkan Hafizni Raih Gelar Doktor

 

BANDUNG – “Gerakan Perubahan” yang dicanangkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) belum sepenuhnya tercapai, padahal gerakan ini oleh partai ditengarai akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Belum tercapainya cita-cita partai ini karena komunikasi politik yang dibangun partai ini belum berhasil menempatkan kadernya di legislatif sesuai target yang dicanangkan.

Moh Hafizni yang sehari-hari dikenal sebagai jurnalis Metro TV mengungkapkan hal itu dalam disertasinya berjudul “Konstruksi Sosial, ‘Gerakan Perubahan’ Partai Nasdem pada Pemilu 2014” yang dipertahankannya dalam sidang promosi Doktor, belum lama ini di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fikom Unpad di Bandung. Hafizni dipromotori oleh Dr.Suwandi Sumartias,MSi, Prof.Dr. H.Soleh Soemirat,MS dan Prof.Dr.H.Soeganda Priyatna,MM, sedangkan yang  bertindak sebagai oponen ahli adalah Dr.Dadang Rahmat Hidayat,S.Sos, SH, Msi dan Dr.Evie Ariadne,MPd.

Menurut Hafizni, “Gerakan Perubahan” yang digaungkan oleh Partai Nasdem meliputi Perbaikan, Pengembalian, Pemulihan serta Pencerahan berbagai hal di bidang sosio politik ekonomi di Indonesia.Partai Nasdem melihat bahwa saat ini telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia sehingga perlu diperbaiki, misalnya pengangkatan Duta Besar dan Kapolri itu tidak perlu harus dengan persetujuan presiden karena itu merupakan hak prerogratif presiden. “Apalagi sampai DPR sampai campur tangan hingga ke anggaran bahkan sampai ke proyek” ujar Dosen Universitas Mercu Buana dan Universitas Jayabaya Jakarta ini.

Perihal ‘pengembalian’, menurut Hafizni hingga kini masih banyak kebijakan politik dan ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa saat ini, oleh karena perlu dikembalikan pada posisi yang benar. Dicontohkannya adalah pembatasan jumlah peserta Pemilu, karena dengan pola sekarang cenderung mengamburkan urang negara. Selain itu eksploitasi kekayaan sumber daya alam, dan kedaulatan laut harus dikembalikan kepada negara bukan untuk pengusaha. Semangat gotong royong dan cinta produksi dalam negeri yang makin luntur harus dikembalikan seperti semula.

Indonesia juga harus memulihkan kondisi bangsa di bidang hukum yang sudah sangat jauh dari rasa keadilan. Mantan polisi, jaksa, hakim dan anggota DPR yang bergelar sarjana hukum yang langsung menjadi pengacara harus direstorasi. Begitu pun advokat yang menjadi anggota DPR harus menutup firmanya. Yang paling penting anggota parpol harus dilarang untuk dicalonkan menjadi hakim agung sebab mereka akan cenderung mengedepankan kepentingan partainya daripada kepentingan lainnya.

Gerakan perubahan ini juga harus mencerahkan. Karena itu mendesak dilakukan melalui pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan. Pemekaran wilayah yang berbasis primordialisme juga harus dihentikan, dan tingkat kemakmuran rakyat masih rendah.

Namun kata Hafizni, gerakan perubahan yang dicanangkan Partai Nasdem ini belum terwujud karena gagalnya komunikasi politik yang tidak berhasil memenuhi target jumlah perolehan kursi partai ini di legislatif, baik di DPR-RI maupun di DPRD. (AA)