Nahria, Angkat Kebebasan Pers di Papua untuk Gelar Doktornya.

 
Doktor-Nahria-1-edit

Suasana Sidang Terbuka di Gedung Pasca Sarjana Unpad kampus Bandung. (Foto Ist).

BANDUNG – Jurnalis di Papua memaknai kebebasan pers sebagai bebas dari segala macam ancaman, larangan dan intimidasi dalam aktivitas jurnalistiknya, sehingga dapat memberikan informasi yang benar, obyektif dan tidak mengada-ngada kepada publiknya. Sayangnya, kebebasan pers di Papua oleh para jurnalisnya dinilai belum berjalan baik karena berbagai hal.

 
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Muhammadiyah Jayapura, Nahria mengungkapkan hal itu dalam disertasinya yang berjudul “Kebebasan Pers dalam Aktivitas Jurnalistik di Daerah Konflik”. Dosen Kopertis Wilayah XII yang juga Wakil Ketua I Stikom Muhammadiyah Jayapura ini  memaparkan hasil penelitiannya dalam sidang terbuka promosi doktor ilmu komunikasi, belum lama ini di Gedung Pascasarjana Unpad Bandung.

 

Berfoto dengan Tim Promotor, Oponen dan Gurubesar (Foto koleksi pribadi).

Berfoto dengan Tim Promotor, Oponen dan Gurubesar (Foto koleksi pribadi).

Ibu dari empat anak ini dipromotori oleh Prof.H.Deddy Mulyana,MA,PhD, Dr.Eni Maryani, MSi dan Dr. Dede Mulkan, MSI. Sedangkan yang bertindak sebagai Tim Oponen ahli adalah Dr. Hj. Siti Karlinah, MSi, Dr. Dadang Rahmat SH,MSi, serta Dr. Atwar Bajari MSi. Bertindak sebagai representasi Guru Besar Prof,Dr, H. Dadang Suganda, M.Hum.

 
Para Jurnalis di Papua, ungkap Nahria memaknai kondisi kebebasan pers di Papua belum berjalan baik. Para jurnalis disana seringkali harus berhadapan dengan aparat keamanan. Selain itu, hambatan eksternal lainnya berupa sulitnya akses informasi, medan liputan, karakter masyarakat, serta kondisi sosial politik yang meningkat, yang membahayakan keselamatan diri, membangun komunikasi dengan berbagai pihak. “Serta mencari sumber berita alternatif, dan memberitakan sisi lain dari pihak yang berkonflik” ungkapnya.

 
“Para jurnalis seringkali harus menghindari situasi dan kondisi yang membahayakan keselamatan diri, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, serta mencari sumber berita alternatif, dan memberitakan sisi lain dari pihak yang berkonflik” ujar Nahria.

 
Doktor-Nahria-3-edit

Menurut ibu dari empat anak ini, kebebasan pers dalam pemberitaan isu-isu sensitif terkait konflik di Provinsi Papua menuntut sensitivitas dan kehati-hatian yang tinggi karena sangat riskan bagi keselamatan jurnalis.

 
Tindak kekerasan terhadap jurnalis, sambung Nahria, karena faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, diantaranya karena kurang maksimalnya perlindungan terhadap jurnalis di daerah konflik, serta kurangnya maksimalnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap jurnalis.

 
“Sedangkan faktor eksternal, adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak terhadap profesi jurnalis” Ujar Nahria.(AA)