Prodi di Fikom Unpad serentak Selenggarakan Lokakarya Kurikulum

 

Agenda

PROCEN 2017: NATION BRANDING

Date: November 15, 2017

Time: 8:00-17:00

Location: Auditorium Gedung Pascasarjana Fikom Unpad

SEMINAR NASIONAL PROCEN 2017 “NATION BRANDING”

Rabu, 15 November 2017 | Gd. Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Jatinangor Sumedang

Seminar Nasional Humas PROCEN 2017 menerima artikel ilmiah dengan tema-tema Hubungan Masyarakat (Public Relations) dan Kajian Ilmu Komunikasi yang bersifat teoretis maupun praktis dengan tema utama “NATION BRANDING”.

 

JATINANGOR – Dalam upaya mengikuti perkembangan jaman, kurikulum di setiap prodi harus ditinjau ulang, bahkan kurikulum lama bisa dibongkar secara revolusioner jika demi kebaikan bersama. Tetapi kurikulum baru jangan membebani mahasiswa atau dosennya, bahkan harus sebaliknya harus mendukung lulus tepat waktu para mahasiswanya.

Dekan Fikom Unpad, Dr.Dadang Rahmat Hidayat,SH,S.Sos,. MSi, mengungkapkan hal itu saat membuka Lokakarya Kurikulum Prodi Jurnalistik, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Hubungan Masyarakat dan Prodi Ilmu Perpustakaan Fikom Unpad, di kampus Jatinangor. Selasa (25/1). Lokakarya serentak ini dilakukan dalam upaya merevisi kurikulum lama yang sudah tidak sesuai dengan berbagai perubahan di berbagai sektor. Prodi Mankom dan Prodi Televisi dan Film tidak menyelenggarakan lokakarya kurikulum karena sudah melakukannya beberapa waktu lalu.

Kendati perkembangan di segala bidang terus berubah, namun kata Dadang Rahmat, perubahan kurikulum ini tidak bisa setiap saat diganti karena berkaitan dengan masalah teknis perkuliahan mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah di tahun berikutnya, ternyata mata kuliah tersebut sudah dihilangkan.

Menurut Dadang Rahmat, perubahan kurikulum harus menekankan pada kompetensi lulusan. Juga harus memperhatikan kepakaran dosen, “Dan yang paling penting, kurikulum baru harus mampu menghasilkan lulusan tepat waktu dengan tidak membebani siapa pun, baik bagi mahasiswa maupun dosennya”.

Wakil Dekan 1 Bidang Pembelajaran, Dr.Dadang Sugiana,MSi mengingatkan, perubahan kurikulum yang akan dilakukan di setiap prodi ini harus berpijak kepada berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Diantaranya Perpres No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud No.73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, Permendikbud no.154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu dan Gelar lulusan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku. (AA)