Revitalisasi Penyiaran Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Regulasi

 

Diskusi-RUU-Penyiaran-edit

JATINANGOR – Merespon kemungkinan terjadinya perubahan regulasi yang signifikan terkait proses perancangan RUU Penyiaran, Departemen Komunikasi Massa, Fikom Unpad Jumat (29/4) mengadakan diskusi bertajuk “Revitalisasi Penyiaran Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Regulasi & Digital, di kampus Fikom Unpad Jatinangor.

Diskusi yang menampilkan Dosen Prodi Jurnalistik Fikom Unpad, M Zein Al-Faqih, Tujuannya secara spesifik tidak hanya untuk mendeteksi berbagai kelemahan yang terdapat dalam regulasi tersebut, tetapi juga memberikan gambaran komparatif dan visi terkait praktik migrasi dari sistem produksi televisi analog menuju sistem dengan basis digital secara nasional. Diskusi dipandu oleh dosen Jurnalistik Sandy Jaya Saputra.

Menurut Muhammad Zen Alfaqih, terdapat perbedaan yang signifikan antara UU Penyiaran No. 32/2002 dengan Revisi UU Penyiaran sedang mengalami penggodokan. RUU Penyiaran sendiri sudah masuk ke dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2016, yang berarti akan mendapatkan perhatian utama dari pemerintah.  “RUU Penyiaran yang  baru, akan mengubah desain kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)” ungkap Zein yang juga mantan komisioner KPID Jabar ini.

Pertama, menurut Zein, apabila sebelumnya KPI Daerah bekerja secara independen dan mandiri, dan tidak berhubungan secara langsung dengan KPI Pusat, maka dalam Revisi UU ini fungsi KPID menjadi perpanjangan KPI Pusat.

Kedua, tentang pembatasan kepemilikan. Dalam UU Penyiaran 32, kepemilikan terhadap institusi penyiaran dibatasi dan secara rinci dalam pasal 32 PP 50 tahun 2005. Dalam Revisi UU hal tersebut berusaha diubah, sehingga muncul kencenderungan untuk melepaskan pembatasan kepemilkan dari institusi siaran itu.

Ketiga; Sistem stasiun TV berjaringan yang sebelumnya dalam UU Penyiaran 32 merupakan suatu kewajiban, maka di UU yang DPR buat, hal tersebut menjadi opsional.

“Keempat, merupakan kebijakan digitalisasi, di dalam RUU yang baru digitalisasi akan dibiarkan secara alami, digitalisasi tidak dipaksa oleh aturan atau regulasi yang ada” ungkap Zein.

Digitalisasi

Zen memberikan perhatian khusus terhadap upaya digitalisasi sistem televisi yang sebenarnya sudah menjadi ikhtiar pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang. Hal tersebut menimbang, digitalisasi akan mengubah berbagai peta persaingan usaha, serta berbagai titik tekan dalam upaya membangun sistem hukum penyiaran digital. Terutama peran KPI sebagai lembaga kuasi negara yang memiliki fungsi sebagai pengawas siaran, serta praktik distribusi siaran terhadap pelaku usaha, sehingga tidak terjadi praktik monopoli, maupun distribusi siaran terhadap masyarakat.

Menurut Zen, masyarakat sendiri perlu diberikan dorongan, entah berupa subsidi maupun insentif untuk dapat beralih menggunakan sistem digital, mengingat tidak semua rumah tangga secara ekonomis mampu memberi perangkat digital tersebut. (Justito Adiprasetio)