Sengketa Informasi di Daerah Masih Tinggi

 

doktor-karso-edit

BANDUNG – Gugatan sengketa informasi di berbagai masih tetap tinggi, hal ini disebabkan oleh lemahnya pengetahuan dan pemahaman dan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk itu diperlukan terobosan agar sengketa informasi itu dapat diminimalisir.

Karso Saminurahmat (59) mengungkapkan hal itu dalam disertasinya berjudul Manajemen Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Mewujudkan keterbukan Informasi Publik, di Program Doktor Ilmu Komunikasi Fikom Unpad beberapa waktu lalu. Karso dipromotori oleh Prof.Dr.Engkus Kuswarno,MS, Dr.Suwandi Sumartias,MSi, dan Dr. Eni Maryani. Bertindak sebagai tim oponen ahli Dekan Fikom Unpad Dr.Dadang Rahmat Hidayat,S.Sos,SH,MSi, Dr.Rochanda,MSi dan Dr.Asep Saefudin,MSi.

Ketidaksiapan seorang PPID, ungkap Karso dikuatkan dengan sejumlah alasan atau penyebab terjadinya sengketa informasi publik yang sering terjadi, antara lain, (a) Adanya penolakan oleh badan publik atas permintaan informasi karena alasan ‘pengecualian’, (b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP, (c) tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh badan publik, (d) badan publik menanggapi permintaan informasi akan tetapi tidak sesuai dengan permintaan pemohon, dan (e) penyampaian jawaban informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pemprov Jabar pun akhirnya mengeluarkan Perda, Pergub dan KepGub tentang PPID, Manajemen Komunikasi PPID yang penerapannya menggunakan sistem desentralisasi dengan menempatkan setiap organisasi perangkat daerah dan BUMD, Setwan DPRD.  BUMD pun, lanjut Karso secara otonom melakukan pengelolaan dan pelayanan  informasi.

Merujuk kepada karakteristik penguasaan informasi dan kompleksitasnya, sambungnya, maka model manajemen komunikasi PPID yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemprov Jabar adalah sistem dekonsentralisasi. (AA)