Kemenko PM dan Fikom Unpad Menggelar Talk Show “Bergerak, Bergerak, Berdaya: Energi Muda Untuk Indonesia Tanpa Kemiskinan”
Kementrian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyelenggarakan acara Talkshow “Bergerak, Bergerak, Berdaya: Energi Muda Untuk Indonesia Tanpa Kemiskinan” pada Rabu, 12 November 2025 pukul 08.30 WIB – 12.00 WIB. Acara diselenggarakan di Ruang Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad dan dihadiri oleh Wakil Dekan, Dosen, dan Mahasiswa Fikom Unpad.
Acara yang dipandu oleh Achwan Noorlistyo Adi, M.IKom menghadirkan tiga narasumber yaitu Niken Ariati Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan Kementrian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Kunto Adi Wibowo, Ph.D Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fikom Unpad, dan Selvi Centia, S.H., M.I.P Dosen Program Studi Administrasi Pemerintah Fisip Unpad.
Acara diawali dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Dr., Edwin Rizal, M.Si, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa perubahan besar selalu dimluai dengan satu hal yaitu gerak, Gerak untuk peduli, gerak untuk berkolaborasi, dan gerak untuk menciptakan solusi yang nyata. Dalam konteks bangsa kita, kemiskinan bukan sekedar persoalan komuni tapi juga tantangan sosial kultural yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan juga masyarakat. “Sebagai bagian dari sivitas akademika, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memahami teori tapi juga menghadirkan ilmu yang berdampak dan kita perlu menjadi jembatan antara pengetahuan dan aksi, antara ide dan implementasi” tuturnya. Harapannya, melalui kegiatan ini akan muncul sinergi yang kuat antara kampus, pemerintah dan komunitas masyarakat serta lahirnya gagasan-gagasan yang inovatif dan berkelanjutan yang dapat menjadi langkah menuju Masyarakat yang lebih mandiri, berdaya dan sejahtera.
Niken Ariati memaparkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki babak baru melalui peluncuran Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Ia juga menegaskan bahwa paradigma pengentasan kemiskinan perlu bergeser dari penyaluran bantuan sosial menuju pemberdayaan produktif. “Bantuan sosial menolong hari ini, tetapi pemberdayaan membangun masa depan,” ujarnya. Pergeseran tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi subjek pembangunan yang berdaya dan mandiri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Provinsi Jawa Timur menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 3,8 juta jiwa menjadi 1,7 juta jiwa pada tahun 2029, melalui strategi peningkatan pendapatan dan akses terhadap pengetahuan serta modal. Beliau menjelaskan bahwa anggaran negara untuk penurunan kemiskinan masih didominasi oleh program pengurangan beban pengeluaran keluarga. Ia mendorong agar investasi sosial dialihkan menuju program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. “Setiap rupiah pemberdayaan akan mendorong kemandirian ekonomi,” tambahnya.
Dalam konteks pendidikan, kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan contoh nyata investasi sosial yang berdampak lintas generasi. Satu mahasiswa dari keluarga miskin yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dapat mengangkat tiga generasi dari jerat kemiskinan. Data Kementerian Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa terdapat 5.000 mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai penerima KIP Kuliah, dengan 1.800 di antaranya tersebar di sepuluh program studi. Gerakan ini menempatkan kampus sebagai pusat energi pemberdayaan masyarakat melalui riset, inovasi, dan aksi sosial. Niken menegaskan bahwa kolaborasi antara universitas, pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan.
Selanjutnya, Kunto Adi Wibowo, Ph.D memaparkan mengenai paradigma pembangunan di Indonesia yang mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan ekonomi semata menuju model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif. Hal ini menjadi sorotan utama dalam kajian “Komunikasi untuk Masyarakat Berdaya” yang disusun oleh Kunto Adi Wibowo. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa pendekatan pembangunan konvensional yang bersifat top-down cenderung gagal menciptakan kemandirian masyarakat. Sebaliknya, model pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development) menempatkan komunikasi sebagai elemen kunci dalam proses perubahan sosial. Komunikasi tidak lagi dipahami sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi sebagai instrumen dialogis untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat kapasitas masyarakat, serta melindungi kelompok rentan dari hegemoni sosial dan ekonomi. Ia memaparkan lima model komunikasi pemberdayaan, yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Kelima model tersebut membentuk kerangka strategis yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan. Komunikasi yang efektif, menurutnya, harus terintegrasi secara berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, bukan hanya menjadi aktivitas sesaat.
Lebih lanjut, dalam bagian “Bagaimana Kampus Bergerak”, dijelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan. Sivitas akademika didorong untuk turun langsung ke lapangan, memetakan potensi lokal, serta mendampingi masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan hilirisasi produk. Upaya ini ditunjukkan melalui program seperti Ekspedisi Patriot di Lagita, Bengkulu Utara, di mana mahasiswa bersama masyarakat mengolah limbah sawit menjadi pupuk organik dan mengembangkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Kajian ini menegaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berdaya. Melalui pendekatan kolaboratif, komunikasi tidak hanya menjadi medium penyampaian pesan, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.
Pada sesi terakhir, Selvi Centia, S.H., M.I.P memaparkan Kajian akademik bertajuk “Pengetahuan yang Memberdayakan: Inovasi Sosial dari Riset ke Aksi”. Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus berbasis pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Data menunjukkan, tingkat kemiskinan KBB tahun 2023 mencapai 10,52 persen atau sekitar 179.430 jiwa, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Permasalahan kemiskinan di wilayah ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan modal, infrastruktur yang kurang memadai, serta minimnya peluang kerja produktif. Selvi menyoroti pentingnya pendekatan inovasi sosial pentahelix melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat—untuk mengubah riset menjadi tindakan nyata. Strategi ini diwujudkan melalui empat tahap, yakni pemetaan masalah, perencanaan partisipatif, implementasi terintegrasi, dan keberlanjutan program.
Kajian ini juga mengidentifikasi potensi ekonomi lokal seperti kopi Gununghalu, pariwisata alam, serta kerajinan tradisional yang belum termanfaatkan optimal. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat kelembagaan desa, dan memperluas akses pasar. Dengan sinergi multipihak, penelitian ini menargetkan penurunan kemiskinan hingga 30 persen dan peningkatan pendapatan keluarga miskin sebesar 50 persen dalam dua tahun. Melalui integrasi riset, inovasi, dan aksi sosial, pengetahuan diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. “Pemberdayaan masyarakat yang efektif harus berbasis pengetahuan, dilakukan melalui komunikasi partisipatif, dan diperkuat oleh kolaborasi multipihak. Kampus berperan vital sebagai katalis perubahan menuju masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan sosial” tuturnya. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta diakhiri dengan foto bersama. (MRNA)
